Iklan
MK Telah Memutuskan, Saatnya Berkampanye secara Sehat dan Memikat
MK menekankan, upaya menyesuaikan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden berada di ranah pembentuk undang-undang.
Publik Menanti Pembentukan Majelis Kehormatan MK Permanen
Delapan hakim konstitusi, minus hakim Anwar Usman, Rabu (29/11/2023), menolak permohonan pengujian atas perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023.
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan atas nama Brahma Aryana, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Jakarta, untuk seluruhnya. Dalam permohonannya, Brahma Aryana meminta MK menafsir ulang Pasal 169 huruf q UU Pemilu pascaputusan No 90/PUU-XXI/2023.