Tajuk Rencana
Hukum di Tengah Asap Karhutla
Kebakaran hutan dan lahan membutuhkan langkah terobosan untuk memutus rantai keberulangan yang parah. Selain pemadaman, langkah hukum perlu konsisten, disokong ”political will” perangkat negara.

Tim pengawas dan Polisi Hutan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan menyegel lokasi kebakaran hutan dan lahan milik empat korporasi di Kalimantan Barat, Jumat (1/9/2023).
Api dan asap dari kebakaran hutan dan lahan belum teratasi. Berbagai upaya penanganan pun masih dilakukan.
Kita apresiasi warga, relawan, komunitas, dan para pihak yang turun melawan api di lapangan. Kita dukung juga langkah penegakan hukum seperti yang dilakukan Tim Penegak Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta polisi dalam memproses hukum pelanggaran kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 6 dengan judul "Hukum di Tengah Asap Karhutla".
Baca Epaper Kompas