Kontroversi Belanja Wajib Pemerintah
Kebijakan belanja wajib mempunyai dampak negatif terhadap efisiensi pengalokasian anggaran. Beberapa daerah yang sudah memenuhi pelayanan dasar tertentu dipaksa mengalokasikan belanja untuk memenuhi kewajibannya.
Ilustrasi
Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan hangat diperbincangkan oleh masyarakat saat ini. Salah satu isu yang menjadi kontroversial adalah penghapusan belanja wajib kesehatan yang awalnya dialokasikan minimal 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD di luar gaji menjadi sesuai dengan kebutuhan nasional.
Penghapusan belanja wajib kesehatan ini membawa perdebatan terhadap kebijakan belanja wajib yang mempunyai ”kapling” sendiri dalam anggaran pemerintah. Sejauh ini, beberapa belanja wajib yang diamanatkan dalam konstitusi adalah belanja pendidikan yang dialokasikan paling sedikit 20 persen dari belanja pemerintah, belanja infrastruktur publik yang dialokasikan paling sedikit 40 persen dari APBD, belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD, belanja untuk alokasi dana desa dari 10 persen dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, dan terakhir adalah belanja untuk kesehatan.