Pengadilan Koneksitas Bisa Jadi Jalan

Polemik dalam kasus dugaan suap pengadaan barang yang melibatkan pejabat Basarnas jangan sampai membuat penegak hukum kehilangan fokus.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil (kiri) dan Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya (kanan) diangkut mobil tahanan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/7/2023). Keduanya ditahan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait suap pemenangan tender pengadaan barang dan jasa Basarnas.

”Inti masalahnya adalah korupsi.” Demikian dikatakan Menko Polhukam Mahfud MD menanggapi polemik sengketa kewenangan antara TNI dan KPK, dikutip Kompas, 30 Juli 2023. Penanganan dugaan suap yang melibatkan Kepala Basarnas (2021-2023) Marsekal Madya Henri Alfiandi dan Letnan Kolonel Afri Budi Cahyanto dengan tiga pihak swasta (Mulsunadi Gunawan, Marilya, dan Roni Aidil) berpotensi melebar serta kehilangan fokus.

Puspom TNI berkeberatan dengan penetapan tersangka anggota TNI oleh pihak KPK. Penetapan tersangka anggota TNI adalah kewenangan polisi militer. Jajaran Puspom TNI mendatangi KPK yang berujung permintaan maaf dari Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. Permintaan maaf itu disesalkan banyak pihak. Pernyataan ”ada kekeliruan tim kami” berbuntut munculnya surat mundur dari Pelaksana Tugas Deputi Penindakan KPK Asep Guntur Rahayu.