Menjaga Indonesia dari Politik Identitas
Selain memperkuat regulasi pemilu untuk memitigasi politik identitas, penting bagi parpol dan elite sentrumnya untuk mempromosikan politik berbasis akal sehat dan narasi yang konstruktif berbasis gagasan.
Ilustrasi
Dalam rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1/2023), Presiden Joko Widodo mengingatkan masalah stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu 2024. Presiden meminta para kepala daerah agar menjaga situasi tetap kondusif dan masyarakat kita tidak menjadi korban politik, utamanya politik identitas (Kompas.id, 17/1/2023).
Hal tersebut seakan menegaskan bahwa tahun ini hingga 2024 kontestasi politik pilpres akan berhadapan dengan ancaman tsunami politik identitas. Meski banyak pihak, seperti Azyumardi (2019) atau pendiri Lingkaran Survei Indonesia, Saiful Mujani (2022), mengatakan politik identitas sudah tak laku di Indonesia, politik identitas telah berekses kepada segregasi dan perusakan sosial-kebangsaan. Mulai dari ujaran kebencian yang distimulus narasi-narasi hoaks, provokatif agamis disertai penghinaan, makian, dan lain-lain.