Perlu Komitmen Anggaran untuk Kesetaraan Jender

Kita berharap Kaukus Perempuan Parlemen (KPPRI) mengambil peran kepemimpinan dalam mengubah Politik RAPBN 2021 (dan seterusnya) agar Pro Kesetaraan Jender. Sudah banyak politisi perempuan duduk di pimpinan komisi di DPR.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Peduli Perempuan menggelar aksi diam dalam peringatan Hari Perempuan Internasional di jalan depan kantor DPRD Sumatera Barat, Padang, Sumbar, Senin (8/3/2021). Melalui tulisan di kertas karton, mereka menuntut pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena angka kekerasan seksual masih relatif tinggi, termasuk di Sumbar.

Peringatan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2021 mengangkat tema ”Kepemimpinan Perempuan untuk Mewujudkan Masa Depan yang Kerkesetaraan di Masa Covid-19”. Ini sebuah mimpi di siang hari jika tanpa disertai dukungan sekaligus APBN, APBD, dan APBDesa yang didesain secara konsisten untuk mengurangi kesenjangan jender.

Proses pemiskinan terhadap perempuan yang menyebabkan akses, partisipasi, kontrol terhadap sumberdaya tidak seleluasa laki-laki harus diakhiri, sehingga laki-laki dan perempuan sama-sama sejahtera.