Adu Kepentingan di Birokrasi
Dalam seminggu terakhir ini kita disodori kenyataan tidak selamanya penyelenggara negara, birokrasi, berjalan seiring demi mewujudkan cita-cita NKRI. Tidak berada dalam satu perahu.
Gubernur NTB Zulkieflimansyah (kanan) menyerahkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri kepada Wali Kota Mataram Mohan Roliskana dan pasangan kepala daerah lain seusai dilantik di Mataram, Jumat (26/2/2021).
Jabatan adalah amanah, kapan saja bisa diambil. Penyelenggara negara pun akan mengutamakan kepentingan negara, berbakti kepada rakyat, nusa, dan bangsa.
Nyaris siapa pun pemenang pemilu atau pilkada akan menyatakan, sebagai kepala daerah atau kepala negara, akan melayani dan melindungi seluruh rakyat, tak hanya partai politik atau warga yang memilihnya. Sebelum menjabat, mereka juga berjanji memenuhi kewajiban sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila, UUD 1945, serta menjalankan undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya.