logo Kompas.id
β€Ί
Opiniβ€ΊKluster Pilkada dalam Korupsi ...
Iklan

Kluster Pilkada dalam Korupsi Politik

Korupsi politik tidak akan berakhir jika para pemimpin politik terus sibuk berapologi tentang mahalnya demokrasi demi menutupi korosi dalam tubuh partai.

Oleh
ARIF SUSANTO
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/v42rSqGej3agZ7EPpZBW4FP9W7M=/1024x683/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F02%2Fkompas_tark_28122275_13_0.jpeg
KOMPAS/YUNIADHI AGUNG

Tersangka kasus suap ijon proyek pembangunan Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, M Itoch Tochija, memasuki Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis (12/1/2017). M Itoch Tochija yang pernah menjadi Wali Kota Cimahi 2002-2012 tersebut diperiksa sebagai saksi tersangka Wali Kota nonaktif Cimahi Atty Suharti.

Penangkapan berturut-turut tersangka korupsi Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna dan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengulang cerita lama belitan korupsi dalam politik lokal. Agar tidak terbentuk kluster pilkada dalam korupsi politik, reformasi terkait partisipasi dan institusi politik menjadi kebutuhan untuk memulihkan harapan demokratisasi dari bawah yang menjadi orientasi liberalisasi politik.

Pembiayaan mahal politik

Editor:
yohaneskrisnawan
Bagikan