Analisis Politik
Rantai Vulgarisasi Politik
Kita semua, terutama kaum muda, mesti kembali memperkaya literasi dan menolak segala kompleks vulgarisasi. Di tengah deraan wabah virus korona, kita tetap harus percaya pada rangkaian aset bangsa kita guna menjadi besar.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F01%2Fc2903ffb-caac-48bf-80bb-bb0065244722_jpg.jpg)
Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) bersama Ketua KPK Firli Bahuri saat pertemuan pimpinan kedua lembaga tersebut di Ruang Pimpinan MPR, Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Pimpinan MPR meminta KPK untuk mengikuti kasus dugaan korupsi yang menjadi perhatian publik, seperti kasus asuransi Jiwasraya dan juga Asabri.
Pada usianya yang ke-75, bangsa kita terasa kian terperangkap ke dalam suatu lingkaran politik yang melumpuhkan. Ritual tahunan tentang bahaya komunisme, mimpi akut khilafah, godaan bolak-balik dalam sistem kenegaraan, dan pertengkaran kedaluwarsa tentang Pancasila adalah beberapa contoh yang ikut berkontribusi pada pelumpuhan itu. Semua ini berhulu pada aneka kompleks makro-politik.
Diperparah selama delapan bulan terakhir oleh serangan mahawabah virus korona, jadilah bangsa kita kian terpuruk. Tingkat koherensi dan kesepahaman konstitusional dalam pelbagai praksis bernasion dan berdemokrasi—syarat mutlak bagi kemajuan suatu bangsa—kian menciut. Sihir citra Presiden Jokowi juga merupakan akibat dari deretan ”blunder”, terutama pengebirian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 6 dengan judul "Rantai Vulgarisasi Politik".
Baca Epaper Kompas