Menimbang Politik Digital

Sifat virtual mengajarkan demokrasi pentingnya signifikansi dan waktu (kecepatan). Demokrasi harus berkontribusi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan diselenggarakan secara efisien.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Seremoni peluncuran buku dan sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia 2018 oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional di Jakarta, Kamis (26/9/2019). Indeks Demokrasi Indonesia 2018 mencapai poin 72,39 meningkat 0,28 dibanding tahung 2017.

Kesenjangan merupakan salah satu problem demokrasi pasca-reformasi. Peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (2009-2018) tak diikuti kepuasan publik terhadap kinerja kemajuan demokrasi. Performa dua lembaga demokrasi (parpol dan legislatif) paling disorot.

Hingga 2018, indeks peran parpol tergolong ”baik” (82,1). Namun, indeks peran DPRD ”buruk” (<60). Publik menunjukkan penilaian serupa. Survei Charta Politika (Agustus 2018), survei ahli LIPI (Agustus 2018), dan Alvara Research (Agustus 2019) mengungkapkan kepuasan terendah pada parpol dan lembaga legislatif. Kepuasan ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kepuasan pada lembaga demokrasi lain.