Kebijakan Pemerintah mengenai Ekonomi Maluku Dinilai Inkonsisten
Kebijakan pemerintah pusat soal pengelolaan alam Maluku dinilai inkonsisten. Masyarakat pesisir dan nelayan dirugikan.
Proyek reklamasi untuk pembangunan ruang terbuka hijau di Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, membuat ekosistem teluk semakin parah. Foto milik warga Kota Ambon ini diambil pada Februari 2021.
AMBON, KOMPAS — Perumusan kebijakan publik yang tidak berorientasi pada karakter kelautan dinilai menjadi penghalang kemajuan wilayah Kepulauan Maluku. Sejumlah kebijakan strategis nasional di kawasan ini juga lebih condong ke arah kemauan pasar internasional ketimbang pengembangan warga lokal. Seluruh pihak perlu rutin menyuarakan pendapat bagi kemajuan daerah yang memiliki ratusan pulau kecil ini.
Sosiolog dari Vrije Universiteit Amsterdam, Firdus Steijlen, menjelaskan, kebijakan nasional Indonesia lebih menitikberatkan pada pembangunan provinsi daratan. Pria yang sedang menjadi profesor tamu di Universitas Pattimura Ambon ini mencontohkan, kebijakan pembangunan serta penempatan dokter hanya berfokus di ibu kota provinsi ataupun pusat kabupaten/kota. Kabupaten Maluku Tengah contohnya.