Pengawasan Perikanan di Maluku Utara Lemah, Perlu Kolaborasi dengan Masyarakat Adat

Minimnya anggaran menyebabkan pengawasan perikanan di Maluku Utara lemah. Kolaborasi dengan masyarakat adat dibutuhkan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Nelayan membawa ikan tuna sirip kuning hasil tangkapan di Desa Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Minggu (26/11/2023).

TERNATE, KOMPAS — Aktivitas penangkapan ikan secara ilegal masih marak terjadi di Maluku Utara. Kondisi itu terjadi karena lemahnya pengawasan akibat minimnya armada, petugas pengawas, dan anggaran. Masyarakat adat perlu dilibatkan untuk membantu pemerintah melakukan pengawasan.

Direktur Eksekutif Center of Maritime Reform For Humanity Abdul Halim menjelaskan, tindakan eksploitasi perikanan atau illegal, unregulated, unreported fishing (IUU Fishing) masih marak terjadi di perairan Maluku Utara.