Rencana Tata Kelola Kawasan Baru Bikin Cemas Warga Sekitar Borobudur

Pemerintah masih menyusun rancangan perpres tentang tata kelola Borobudur. Namun, warga cemas aturan itu hanya akan semakin merugikan.

KOMPAS/REGINA RUKMORINI

Warga meletakkan sejumlah poster berisi kalimat-kalimat penolakan perpres tentang tata kelola kawasan Borobudur, yang sedang disusun pemerintah. Aksi penolakan rancangan perpres tersebut digelar di depan Kantor Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Sabtu (7/10/2023).

MAGELANG, KOMPAS - Rencana pemerintah memberlakukan single destination management organization atau entitas tunggal dalam pengelolaan kawasan Borobudur disebut bakal memperhatikan kepentingan publik. Namun, sebagian warga sekitar Borobudur merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan aturan itu.

Saat ini, rencana single destination management organization atau single DMO ini masih dalam tahap konsultasi publik untuk menjaring masukan tentang peraturan presiden (perpres) terkait tata kelola kawasan Borobudur. Masukan itu akan diserap dari lintas lembaga, kementerian, hingga masyarakat.