Penjabat Gubernur Kalbar Harus Mampu Jaga Netralitas ASN

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat harus mampu menjaga netralitas aparatur sipil negara dalam tahun politik mendatang. Hal itu penting untuk menghindari terjadinya gesekan di masyarakat.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson (kiri) dalam acara pisah sambut, Rabu (6/9/2023) malam.

PONTIANAK, KOMPAS — Penjabat Gubernur Kalimantan Barat Harisson, yang sebelumnya adalah Sekretaris Daerah Kalbar, harus mampu menjaga netralitas aparatur sipil negara dalam tahun politik mendatang. Hal itu penting untuk menghindari terjadinya gesekan di masyarakat.

Sebagai warga negara, aparatur sipil negara (ASN) memiliki hak untuk memilih, tetapi tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Misalnya, tidak boleh menjadi tim sukses ataupun tidak boleh menjadi bagian kekuatan politik. ”ASN tidak boleh berpihak pada kekuatan mana pun. ASN adalah pengabdi, pengayom, dan pelayan masyarakat. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan dan kekuatan politik mana pun,” kata pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak, Jumadi, Kamis (7/9/2023).