IDI Minta Pemprov Papua Jangan Abaikan Kesejahteraan Nakes

Ikatan Dokter Indonesia meminta Pemprov Papua mengatasi pembayaran tunjangan TPP bagi dokter spesialis dan subspesialis yang berkurang hingga 72 persen.

KOMPAS/FABIO MARIA LOPES COSTA

Para dokter spesialis dan subspesialis yang menuntut pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berjalan kaki dari RSUD Jayapura ke Kantor Gubernur Papua, Senin (28/8/2023).

JAYAPURA, KOMPAS — Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menyoroti masalah tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi dokter spesialis dan subspesialis di Kota Jayapura, Papua, yang berkurang hingga 72 persen pada tahun ini. Organisasi profesi ini meminta Pemerintah Provinsi Papua segera mengatasi masalah tersebut agar tidak berdampak pada pelayanan bagi masyarakat.

Ketua IDI Wilayah Papua Donald Aronggear, di Jayapura, Selasa (29/8/2023), mengatakan, pihaknya menyesalkan pengurangan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi dokter spesialis dan subspesialis di tiga rumah sakit pemerintah di Kota Jayapura. Padahal, jumlah dokter spesialis di Papua sangat minim.