Perhutanan Sosial di Sumbar Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Program perhutanan sosial di Sumbar dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Nilai manfaat dari program ini terus ditingkatkan dengan kolaborasi organisasi nonpemerintah dan pemda.
Koordinator Patroli dan Pengamanan Kawasan Hutan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sirukam Jasmir Jumadi (kiri) dan Ketua LPHN Sirukam Medison (kanan) berbincang dengan seorang pengunjung di Hutan Nagari Sirukam, Kecamatan Payung Sekaki, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Minggu (8/11/2020). Hutan seluas 1.763 hektar ini merupakan sumber mata air bagi masyarakat Nagari Sirukam dan sekitarnya.
PADANG, KOMPAS — Program perhutanan sosial di Sumatera Barat dinilai bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan selain menekan deforestasi dan menyelesaikan konflik tenurial. Organisasi nonpemerintah dan pemerintah daerah terus berkolaborasi dalam upaya meningkatkan nilai manfaat dari program ini.
Direktur KKI Warsi Adi Junedi mengatakan, perhutanan sosial tidak hanya menjadi solusi dari konflik tenurial. Program ini juga menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan warga melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK), pengembangan perhutanan sosial, pemanfaatan ekowisata, dan pengelolaan imbal jasa lingkungan.