Surat Edaran Penguatan Syariat Islam Penjabat Gubernur Aceh Tuai Pro dan Kontra
Surat edaran Penjabat Gubernur Aceh tentang penguatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di Aceh menuai pro dan kontra.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2023%2F02%2F27%2F5b56be23-0bf7-439f-acb7-48f1427c87c0_jpg.jpg){kind=logo}
Warga menikmati kopi di tepi Pantai Ulee Lheue, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Selasa (21/2/2023).
BANDA ACEH, KOMPAS — Surat edaran Penjabat Gubernur Aceh tentang penguatan dan peningkatan pelaksanaan syariat Islam bagi aparatur sipil negara dan masyarakat di Aceh menuai pro dan kontra. Sejumlah pihak berpandangan, surat edaran tersebut seharusnya lahir melalui kajian mendalam. Namun, sejumlah pihak lain tidak mempermasalahkan.
Ketua Ikatan Siswa Kader Dakwah (Iskada) Aceh Azwir Nazar, Sabtu (12/8/2023), mengatakan, kebijakan tersebut semangatnya untuk membenahi atau menjaga sosial-budaya warga Aceh sesuai dengan syariat Islam. Namun, menurut dia, surat edaran tersebut lahir tanpa kajian mendalam dan sangat tergesa-gesa sehingga menuai pro dan kontra.