IBU KOTA NUSANTARA
PGI Berharap IKN Tidak Menyisihkan Masyarakat Adat
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI mendukung pemindahan IKN. Kendati demikian, PGI meminta pembangunan IKN tidak menyisihkan masyarakat adat ataupun masyarakat yang lebih dulu tinggal.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI mengadakan Sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI 2023 di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (30/1/2023). Kegiatan tersebut bertajuk Spiritualitas Keugaharian: Mewujudkan Masyarakat Majemuk yang Adil, Damai dan Makmur dengan Kasih Persaudaraan.
BALIKPAPAN, KOMPAS — Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia atau PGI meminta pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak menyisihkan masyarakat adat ataupun masyarakat yang lebih dulu tinggal. Megaproyek ini juga diharapkan bisa memberikan kedamaian bagi masyarakat sekaligus menyokong kebebasan beragama dan beribadah.
Anggota Majelis Pekerja Harian (MPH) PGI, Pendeta Bambang Widjaja, mengatakan, Kalimantan Timur, yang beberapa hektar (ha) lahannya ditetapkan menjadi IKN adalah daerah yang penghuninya majemuk. Sudah puluhan, bahkan ratusan, tahun masyarakat tinggal berdampingan dan menjalin hubungan di Kaltim.
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi di halaman 11 dengan judul "Pembangunan IKN Diminta Tidak Sisihkan Masyarakat Adat".
Baca Epaper Kompas