Pemda di Sulut Diminta Proaktif Atasi Masalah Orang Sangihe-Filipina, Kemenkumham Didesak Cepat Tanggap

Pemerintah pusat mendesak pemda di Sulut proaktif melaporkan keberadaan orang tanpa dokumen di wilayahnya demi memenuhi HAM. Namun, pemerintah daerah juga menuntut tanggapan cepat pemerintah pusat.

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Natalia Lengkong (kiri), memaparkan keadaan orang tanpa dokumen di Sulawesi Utara dalam sebuah diskusi, Kamis (27/10/2022), di Manado.

MANADO, KOMPAS — Pemerintah pusat mendesak pemerintah daerah untuk terus proaktif melaporkan keberadaan orang tanpa dokumen kewarganegaraan di wilayahnya demi memastikan pemenuhan hak asasi mereka. Namun, pemerintah daerah juga menuntut tanggapan cepat pemerintah pusat ketika data telah mereka serahkan.

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang digelar Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi (UNHCR) dan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi di Manado, Kamis (27/10/2022). Kelompok yang menjadi topik pembahasan adalah orang keturunan Sangihe-Filipina yang tinggal di Sulut.