Menyambut Payung Hukum untuk Produk Lokal

Kehadiran Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 menjadi payung hukum bagi kebijakan optimalisasi produk lokal. Kini, pemerintah daerah tidak perlu ragu lagi menyerap produk lokal dengan anggaran daerah.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), yang juga Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno; Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas; dan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Sutta Dharma Saputra (dari kiri ke kanan) saat diskusi Mengoptimalkan Pemanfaatan Produk Lokal demi Pemulihan ekonomi dan Antisipasi Resesi dalam acara pertemuan Apeksi di Kebun Raya Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/9/2022).

”Cintailah produk-produk Indonesia”. Penggalan kalimat penutup iklan barang-barang rumah tangga yang dipopulerkan Maspion sejak era 1990-an itu serasa tak asing di telinga. Iklan yang dibintangi aktris senior Titiek Puspa dan Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus itu mengajak konsumen membeli produk-produk dari perusahaan yang berpusat di Surabaya, Jawa Timur.

Lebih dari dua dekade berselang, kampanye untuk menggunakan produk-produk lokal terus digaungkan oleh berbagai pihak. Terlebih, persaingan semakin keras karena globalisasi yang mengakibatkan pasar bebas. Alhasil, produk-produk dalam negeri mesti bersaing secara bebas dengan produk impor yang terkadang harganya lebih murah dibandingkan produk lokal.