DPR Aceh dan Pemprov Didesak Cari Solusi Bijak Terkait JKA
Para pihak berharap Jaminan Kesehatan Aceh tidak dihentikan. Program tersebut dianggap paling pro rakyat.
/https%3A%2F%2Fasset.kgnewsroom.com%2Fphoto%2Fpre%2F2022%2F03%2F11%2F4bd3d67f-90cb-442d-984e-c4581db45687_jpeg.jpg){kind=logo}
Warga saat sedang mengurus administrasi kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin, Banda Aceh, Jumat (11/3/2022). Mulai 1 April 2022, Pemprov Aceh menghentikan program Jaminan Kesehatan Aceh.
BANDA ACEH, KOMPAS — Para pihak mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Pemerintah Provinsi Aceh tidak menghentikan program Jaminan Kesehatan Aceh. Eksekutif dan legislatif diminta segera bermusyawarah untuk mencari solusi yang bijak.
Ketua Nahdlatul Ulama Provinsi Aceh Faisal Ali, dihubungi Kamis (17/3/2022), menuturkan, Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) adalah program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh warga Aceh. Menurut Faisal, menghentikan program JKA menjadi bentuk ketidakberpihakan pemerintah kepada warga.