Walhi Aceh: Wilayah Pertambangan Rakyat Perlu Diusulkan
Jajaran kepolisian berulang kali berusaha menindak pelaku pertambangan emas ilegal, akan tetapi tetap masih ada yang berani beraktivitas. Hal itu menunjukkan penindakan hukum semata tidak menyelesaikan persoalan.
Lokasi tambang emas tanpa izin di Aceh Barat didokumentasikan oleh Walhi Aceh pada Agustus 2019.
BANDA ACEH, KOMPAS — Aktivitas pertambangan emas tanpa izin di Provinsi Aceh telah memicu kerusakan daerah aliran sungai dan hutan. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan mengusulkan wilayah tambang rakyat agar aktivitas tambang dapat dikontrol.
Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh Ahmad Shalihin, Senin (31/1/2022), mengatakan, tambang emas tanpa izin di Aceh telah berlangsung cukup lama, tapi belum mampu dihentikan. Upaya penghentian melalui seruan pemerintah daerah dan penegakan hukum belum membuahkan hasil. Bahkan, beberapa kali petambang melakukan perlawanan dengan aksi protes dan menghadang aparat penegak hukum.