Banjir di Kalteng Rentan Memburuk, Pemerintah Didesak Lakukan Audit Lingkungan

Alih fungsi lahan untuk program lumbung pangan dan investasi dinilai berbuah kerusakan alam yang memicu bencana banjir di Kalimantan Tengah. Hal itu membuat Walhi Kalteng mendesak pemerintah untuk audit lingkungan.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Banjir berkepanjangan membuktikan dugaan kuat  adanya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan dan alih fungsi lahan di Kalimantan Tengah. Butuh audit lingkungan yang ideal guna mencegah krisis ini terus terjadi dan bertambah buruk.

Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Kalteng menyebutkan, banjir sepanjang November menerjang 11 kabupaten dan kota. Akibatnya, 26.336 rumah tangga atau 81.661 jiwa terdampak banjir. Tidak kurang dari 25.549 unit rumah terendam. Lebih dari 500 orang mengungsi. Banyak akses jalan juga terputus.

Jumat (3/12/2021), banjir perlahan surut. Namun, sebagian daerah di Kabupaten Pulang Pisau, Katingan, dan Barito Selatan masih direndam banjir. Sebanyak 158 orang masih mengungsi. Alasannya, ketinggian air di permukiman hingga 110 sentimeter.