Politik Berbiaya Tinggi Picu Korupsi Dimanfaatkan Para Mafia

Penangkapan kepala daerah di Sumatera Selatan dan beberapa daerah yang lain merupakan dampak dari sistem politik berbiaya tinggi. Butuh perubahan pola sistem perpolitikan sehingga praktik korupsi tidak lagi marak.

PALEMBANG, KOMPAS — Penangkapan sejumlah kepala daerah di Sumatera Selatan adalah dampak sistem politik berbiaya tinggi sejak pemilihan langsung diterapkan. Hal itu dimanfaatkan para mafia politik melanggengkan kekuasaan dengan menumbangkan pesaingnya.

Pengamat politik dari Universitas Sriwijaya, Ardiyan Saptawan, Rabu (20/10/2021), berpendapat, pilkada langsung menjadi akar masalah praktik korupsi di Indonesia. Untuk mendapatkan jabatan, calon kepala daerah harus mengeluarkan dana tidak sedikit.

Hal ini terjadi karena karakteristik sebagian besar pemilih Indonesia masih tradisional sehingga memicu praktik politik uang tumbuh subur. Apalagi, saat menjabat, kepala daerah kerap dirongrong oknum partai politik. ”Salah satu cara calon kepala daerah mendapatkan dana adalah melalui  kader di partainya,” ungkap Ardiyan.