Perlu Otoritas Khusus untuk Percepat Konektivitas di Papua

Presiden Jokowi telah memberi perhatian penuh bagi pembangunan di Papua, salah satunya akses transportasi. Namun, kebijakan ini dapat terwujud dengan baik apabila semua sektor proaktif untuk terlibat.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pesawat jenis Pilatus Porter yang digunakan untuk penerbangan misi bersiap lepas landas di Bandara Rendani, Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/4/2021).

KUPANG, KOMPAS — Pemerintah pusat, terutama pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dinilai memberikan perhatian penuh terhadap pembangunan di Papua dan Papua Barat, termasuk soal akses transportasi. Sayangnya, kebijakan akselerasi pembangunan transportasi belum sepenuhnya didukung para pemangku kepentingan. Muncul usulan pembentukan otoritas khusus untuk mempercepat akselerasi tersebut.

Usulan itu disampaikan pemerhati pembangunan Papua yang juga akademisi pada Universitas Cenderawasih Jayapura, Laus Deo Calvin Rumayom, dalam diskusi webinar yang digelar Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Vox Point Indonesia pada Selasa (27/7/2021). Webinar mengangkat tema ”Transportasi Ujung Tombak Pembangunan Papua”.