Muncul Wacana PPKM Darurat, Saatnya Pusat Ambil Kebijakan Tersentral

Pemda DIY membenarkan wacana kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk mengendalikan penularan Covid-19. Kebijakan tegas dan tersentralisasi memang mesti diambil alih pemerintah pusat.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Petugas keamanan berjaga di depan lokasi tes antigen massal di Puskesmas Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (17/6/2021). Pada hari itu warga sejumlah desa di Sleman menjalani tes massal secara bergiliran untuk mendeteksi kemungkinan penularan Covid-19.

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Daerah DI Yogyakarta membenarkan wacana kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat untuk mengendalikan penularan Covid-19. Menurut rencana, kebijakan PPKM darurat akan mulai diberlakukan pada 3 Juli 2021. Namun, Pemda DIY belum menjelaskan secara rinci isi kebijakan PPKM darurat tersebut.

Kepala Bagian Humas Pemda DIY Ditya Nanaryo Aji menjelaskan, pada Selasa (29/6/2021) siang Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X mengikuti rapat secara daring dengan pemerintah pusat. Rapat tersebut dikoordinasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.