Rehabilitasi Lahan Mandek, Sumsel Bentuk Tim Percepatan
Pelaksanaan rehabilitasi lahan di Sumatera Selatan mandek. Bahkan, ada perusahaan yang belum melakukan rehabilitasi hingga 6 tahun sejak menerima penetapan lokasi.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F20200803RAM-Tanaman-Bakau-III_1596450213.jpeg){kind=logo}
Sejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Sumsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menanam tanaman bakau di kawasan Pelabuhan Tanjung Api-api, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin (3/8/2020). Sekitar 20 persen dari 158.000 hektar lahan mangrove di Sumsel dalam keadaan kritis.
PALEMBANG, KOMPAS — Pelaksanaan rehabilitasi lahan yang harus dilakukan penerima izin pinjam pakai kawasan hutan di Sumatera Selatan tidak berjalan. Bahkan, ada perusahaan yang belum melakukan rehabilitasi hingga 6 tahun sejak menerima penetapan lokasi. Pemerintah daerah membentuk tim percepatan rehabilitasi agar potensi bencana bisa diminimalisir.
Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Selatan Pandji Tjahjanto, Selasa (9/2/2021), menuturkan, pelaksanaan rehabilitasi lahan di Sumatera Selatan mandek. Bahkan, sebagian besar perusahaan belum menjalankan kewajibannya untuk melakukan rehabilitasi lahan setelah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH).