logo Kompas.id
β€Ί
Nusantaraβ€ΊBawaslu: Sulut Rawan Politik...
Iklan

Bawaslu: Sulut Rawan Politik Uang dan ASN Tidak Netral

Bawaslu Sulut menyatakan praktik politik uang dan ketidaknetralan aparatur sipil negara rawan terjadi jelang pemungutan suara Pilkada 2020. Sebaliknya, Polda Sulut menyatakan kerawanan di Sulut justru rendah.

Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
Β· 1 menit baca
https://cdn-assetd.kompas.id/ifMt3PnPCMHL2iofchsCgwzs8p8=/1024x684/filters:watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2F3a3845b1-410b-4f91-a56e-5ddb1bc72de6_jpg.jpg
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Seorang anggota KPPS yang mengenakan baju hazmat memasukkan surat suara dari pemilih yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat celsius dalam simulasi Pilkada 2020, di Lapangan Bantik, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (21/11/2020).

MANADO, KOMPAS β€” Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara menyatakan praktik politik uang dan ketidaknetralan aparatur sipil negara  rawan terjadi jelang pemungutan suara Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang. Sebaliknya, Kepolisian Daerah Sulut menilai kerawanan tersebut justru tidak terjadi dalam jumlah besar.

Bawaslu Sulut menggelar patroli bersama Pemprov Sulut, Minggu (6/12/2020), untuk mengawasi pencabutan alat peraga kampanye dan menilik kemungkinan terjadi praktik politik uang. Transaksi politik yang berselubung sumbangan hari raya dikhawatirkan terjadi pada hari Minggu.

Editor:
Mohamad Final Daeng
Bagikan