Deforestasi di Kalteng Bakal Kian Masif Seusai Pilkada

Bencana alam kian menjadi seiring rusaknya hutan-hutan di Indonesia. Di momen Pilkada Serentak kali ini merupakan peristiwa penting agar para kepala daerah bisa menjadi pemimpin yang peduli lingkungan.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Hutan-hutan di Indonesia bakal lebih terancam deforestasi pasca Pilkada 2020. Ancaman deforestasi bukan hanya dari investasi yang mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga program strategis nasional. Selain itu, dalam proses perizinan, korupsi sudah dicium sejak pilkada berlangsung.

Hal itu terungkap dalam Diskusi Publik dengan tema ”Nasib Hutan di Tengah Pilkada” yang diselenggarakan oleh KataData pada Kamis (26/11/2020). Dalam diskusi itu, hadir sebagai pembicara Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Wawan Wardiana, Direktur Yayasan Madani Berkelanjutan Teguh Surya, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Sri Suwanto.

Teguh Surya mengungkapkan, dari sembilan provinsi yang menyelenggarakan Pilkada 2020 terdapat tiga provinsi yang memiliki hutan alam seluas 22 kali Pulau Bali yang memiliki fungsi lindung dan produksi. Tiga provinsi tersebut adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tengah. Sementara dari 224 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada terdapat 10 kabupaten yang memiliki 22,4 persen hutan alam dari seluruh hutan alam yang ada di Indonesia.