Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Cirebon Belum Optimal
Pendampingan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, belum optimal. Selain tidak menanggung biaya visum, pemkab juga kekurangan psikolog untuk mengurangi trauma korban.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FWhatsApp-Image-2020-11-19-at-6.45.26-PM_1605786397.jpeg){kind=logo}
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Iyan Ediyana saat diwawancarai, Kamis (19/11/2020), di Cirebon.
CIREBON, KOMPAS — Pendampingan anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, belum optimal. Selain tidak menanggung biaya visum, pemkab juga kekurangan psikolog untuk mengurangi trauma korban. Pemkab Cirebon berkomitmen menyelesaikan masalah ini pada 2021.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon Iyan Ediyana mengakui memiliki keterbatasan anggaran untuk visum gratis bagi korban kekerasan seksual. Pihaknya baru bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mendampingi korban saat visum.