ASN Pelanggar Netralitas di Lampung Disanksi Penundaan Kenaikan Gaji
Aparatur sipil negara di Lampung yang melanggar netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 telah diberikan sanksi. Hukuman yang diberikan berupa sanksi moral hingga penundaan kenaikan gaji.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F20200831vio-KPU_1598871067.jpg){kind=logo}
Suasana rapat koordinasi standar pemeriksaan kesehatan dalam Pilkada 2020 di Bandar Lampung, Senin (31/8/2020).
BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Aparatur sipil negara di Lampung yang melanggar netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020 telah diberikan sanksi. Hukuman yang diberikan berupa sanksi moral hingga penundaan kenaikan gaji.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan, pihaknya sudah menerima surat rekomendasi sanksi terhadap ASN yang melanggar netralitas pilkada di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Hingga saat ini, ada empat ASN yang sudah diberikan sanksi sesuai rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KSAN). ”Sanksinya ada penundaan kenaikan gaji secara berkala,” ujar Fahrizal saat ditemui di kantor Pemprov Lampung, Senin (2/11/2020).