Desakan Penundaan Pilkada Menguat di Sumut
Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara mendesak penundaan pilkada untuk mengedepankan keselamatan warga. Dalam situasi pandemi, pelibatan partisipasi masyarakat dalam pilkada akan sulit dilaksanakan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2F20200921133451_IMG_2276_1600693265.jpg){kind=logo}
Warga melintas di depan becak dengan poster sosialisasi bakal calon wali kota Medan, Sumatera Utara, Senin (21/9/2020). Penundaan pilkada menguat karena penularan Covid-19 yang semakin luas.
MEDAN, KOMPAS — Sejumlah organisasi kemasyarakatan di Sumatera Utara mendesak penundaan pemilihan kepala daerah. Pemerintah diminta mengedepankan keselamatan dan kesehatan warga. Jika pilkada dipaksakan, substansi pilkada untuk melibatkan partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya juga tidak bisa dilaksanakan.
Penolakan itu, antara lain, disuarakan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Sumut, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumut (Bakumsu), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumut, dan mantan komisioner penyelenggara pemilu di Sumut.