Sanksi Denda Harus Disertai Pengawasan Ketat dan Edukasi

Pemerintah Kabupaten Bantul menerapkan sanksi denda Rp 100.000-Rp 500.000 bagi pelanggar protokol kesehatan. Penerapan sanksi tidak akan efektif tanpa pengawasan ketat dari aparat pemerintah.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pedagang menanti pembeli di Pasar Jodog, Desa Gilangharjo, Pandak, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (16/6/2020). Meski kesadaran warga untuk mengenakan masker relatif meningkat, praktik pembatasan jarak masih belum banyak diterapkan di sejumlah pasar tradisional. Penerapan protokol kesehatan di tempat publik penting dilakukan untuk mengurangi risiko meluasnya pandemi Covid-19.

BANTUL, KOMPAS — Pemerintah Kabupaten Bantul mengenakan sanksi administratif berupa denda terhadap warga yang melanggar protokol kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19. Sanksi denda dinilai hanya dapat efektif diberlakukan jika disertai pengawasan ketat.

”Denda (penerapan protokol kesehatan) itu efektifnya kalau ada yang mengawasi dan ada pihak yang memastikan denda ini berjalan. Masalahnya, di Indonesia, ini kan longgar sekali,” kata ahli epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama, saat dihubungi, Senin (27/7/2020).