Polisi Minta Unjuk Rasa Merespons Tuntutan Kasus Kerusuhan Papua Tak Dilakukan
Polda Papua melarang warga melaksanakan unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19 terkait tuntutan terhadap tujuh terdakwa kasus makar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kaltim.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2FDSC1637_1591706517.jpg){kind=logo}
Suasana sidang daring Irwanus Uropmabin dan Buchtar Tabuni, dua dari tujuh terdakwa perkara kerusuhan di Jayapura, Papua, di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (9/6/2020).
JAYAPURA, KOMPAS — Kepolisian Daerah Papua melarang warga menggelar unjuk rasa di tengah pandemi virus korona jenis baru penyebab Covid-19. Unjuk rasa yang dimaksud terkait tuntutan terhadap tujuh terdakwa kasus makar di Pengadilan Negeri Balikpapan, Kalimantan Timur.
Hal ini disampaikan Kapolda Papua Inspektur Jenderal Paulus Waterpauw seusai rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua di Jayapura, Selasa (9/6/2020). Turut dalam pertemuan itu Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal; Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Herman Asaribab; dan tenaga ahli Kantor Staf Presiden, Laus Rumayom.