Pelonggaran Pembatasan Sosial Dikhawatirkan Picu Persoalan di Daerah

Kebijakan pemerintah pusat melonggarkan pembatasan sosial yang ditandai beroperasinya kembali angkutan antarkota antarprovinsi di tengah pandemi dikhawatirkan memicu persoalan di daerah. Salah satunya pengawasan mudik.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Meskipun pemerintah telah membuka kembali sarana transportasi publik di tengah pandemi Covid-19, Terminal Harjamukti di Kota Cirebon, Jawa Barat, masih sepi penumpang, Sabtu (9/5/2020). Bahkan, jalan masuk menuju terminal terpalang portal. Sejumlah perusahaan otobus belum beroperasi karena khawatir penumpang sepi akibat larangan mudik.

CIREBON, KOMPAS —Kebijakan pemerintah pusat melonggarkan pembatasan sosial yang ditandai dengan beroperasinya kembali angkutan antarkota antarprovinsi di tengah pandemi dikhawatirkan memicu persoalan di daerah. Salah satunya terkait pengawasan warga yang mudik atau pulang kampung.

”Kami bingung dengan kebijakan pemerintah pusat. Tetapi, kami di daerah hanya melaksanakan tugas,” kata juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon, Nanang Ruhyana, Senin (11/5/2020), di Cirebon.