Pertahanan Negara Kepulauan

Dua masalah mengemuka awal 2020, yakni pencurian ikan dan wabah korona, membutuhkan pemikiran lebih dalam tentang desain pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan. Meskipun tak mudah, persatuan bisa mengatasi.

Kompas/Wawan H Prabowo

(dari kiri ke kanan) Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Agus Purnomo; Deputi Bidang Koordinator Pertahanan Negara Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Rudianto; Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia; Menko Polhukam Mahfud MD; Plh Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jhoni Ginting; dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menyanyikan lagu ”Indonesia Raya” saat menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama 13 Institusi dalam Pengawasan, Pengamanan, dan Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Laut Natuna Utara di Kantor Bakamla Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Dua masalah yang mengemuka pada awal 2020, yakni pencurian ikan dan wabah korona, membutuhkan pemikiran lebih dalam tentang desain pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan.

Masalah pertama, pencurian ikan dan pelanggaran batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara oleh kapal-kapal ikan China dan pasukan pengawal pantainya. Agresivitas China ini bukan tanpa konteks. Walaupun diperkirakan tidak akan melakukan agresi secara konvensional, China akan terus memperkuat posisinya di Laut China Selatan. Kehadiran China itu, ke depan, diperkirakan memicu konflik-konflik kecil di Laut Natuna Utara.