Pengawasan Tak Jelas Jadi Celah Menurunkan Kualitas Rumah Penyintas
Pengawasan teknis yang tak jelas membuka peluang adanya pengerjaan rumah atau hunian tetap tak berspesifikasi tahan gempa dalam program rekonstruksi pascagempa di Sulawesi Tengah.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2Fe2813453-3227-49ba-a5dc-eb19611a03b4_jpg.jpg){kind=logo}
Tampak hanya dua batang besi untuk tiang rumah yang dibangun dengan dana stimulan pascagempa Rp 50 juta di Jalan Lagarutu, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulteng, Kamis (20/2/2020). Hal itu tak sesuai spesifikasi rumah tahan gempa yang mengharuskan besi tiang dari cakar ayam empat batang agar struktur rumah kuat.
PALU, KOMPAS — Pengawasan teknis yang tak jelas membuka peluang adanya pengerjaan rumah atau hunian tetap tak berspesifikasi tahan gempa dalam program rekonstruksi pascagempa di Sulawesi Tengah. Evaluasi diperlukan karena masih banyak rumah yang perlu diperbaiki dengan skema dana stimulan Rp 50 juta.
Sebelumnya, dalam inspeksi yang dilakukan tim gabungan Komando Resor 132/Tadulako, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulteng, Rabu (19/2/2020), ditemukan pengerjaan rumah atau hunian tetap yang tak memenuhi standar tahan gempa. Ditemukan jarak antarbehel pada besi untuk tiang rumah lebih dari 60 sentimeter (cm). Padahal, seharusnya jaraknya hanya 15 cm.