Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah di Jatim Memburuk

Tata kelola keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur memburuk. Jumlah daerah yang mendapat penilaian wajar dengan pengecualian selama semester pertama 2019 meningkat dari sebelumnya.

KOMPAS/RUNIK SRI ASTUTI

Kunjungan kerja Komite IV DPD dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan semester I BPK tahun 2019, di Sidoarjo, Selasa (22/10/2019). Kegiatan ini dihadiri 12 anggota DPD dan pejabat BPK Perwakilan Jatim.

SIDOARJO, KOMPAS — Tata kelola keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur memburuk. Jumlah daerah yang mendapat penilaian wajar dengan pengecualian selama semester pertama 2019 meningkat dibandingkan dengan sebelumnya.

Hal itu dinilai sebagai kejadian luar biasa di tengah upaya pemerintah pusat memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penurunan penilaian laporan kinerja keuangan menjadi ironi di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi.