Pembangunan Infrastruktur di Kaltim Harus Dikawal dari Hulu ke Hilir
Penangkapan terduga kasus suap di Kalimantan Timur oleh KPK menunjukkan perlunya pengawasan dari hulu ke hilir proyek infrastruktur. Keberadaan Kaltim sangat penting sebagai daerah bakal ibu kota baru.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F10%2F65012cb9-9148-4c9a-b6ae-f68b2b5de837_jpg.jpg){kind=logo}
Jembatan Pulau Balang yang membentang di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (4/10/2019). Ini merupakan salah satu proyek strategis nasional yang juga akan menunjang akses ke lokasi calon ibu kota baru di perbatasan Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
BALIKPAPAN, KOMPAS – Penangkapan terduga kasus suap di Kalimantan Timur oleh KPK menunjukkan perlunya pengawasan dari hulu ke hilir proyek infrastruktur. Ini penting dilakukan sebab akan ada banyak proyek infrastruktur penunjang di sekitar lokasi ibu kota baru.
KPK membawa enam orang dari Kalimantan Timur untuk diperiksa lebih lanjut di Jakarta, Rabu (16/10/2019) pagi. Mereka terdiri dari Kepala Balai Penataan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan Refly Ruddy Tangkere, pejabat pembuat komitmen, staf BPJN XII, dan pihak swasta. KPK menduga ada transaksi suap Rp 1,5 miliar dalam proyek pembangunan jalan nasional di Kalimantan Timur.