Gabungan Mahasiswa Tagih Sikap DPRD Sulsel

Sekitar 1.000 mahasiswa menagih sikap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait tuntutan-tuntutan mereka yang disampaikan dalam demonstrasi minggu lalu, salah satunya terkait penolakan Undang-Undang KPK.

KOMPAS/VIDELIS JEMALI

Suasana unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Muhammadiyah di gerbang Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Selasa (1/10/2019). Para mahasiswa menuntut sikap DPRD Sulsel terkait tuntutan mereka pada unjuk rasa sebelumnya, mulai dari pembatalan UU KPK hasil revisi, penghentian pembahasan RUKHP, hingga pengusutan sikap represif kepolisian dalam menangani demonstrasi.

MAKASSAR, KOMPAS - Sekitar 1.000 mahasiswa menagih sikap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terkait tuntutan-tuntutan mereka yang disampaikan dalam demonstrasi minggu lalu. Tuntutan tersebut, mulai dari penolakan Undang-Undang KPK hasil revisi, pembatalan pembahasan revisi KUHP, penanganan kebakaran lahan dan hutan, dan pengusutan tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi dalam dua minggu terakhir.

Mahasiswa yang berunjuk rasa pada Selasa (1/10/2019) merupakan gabungan dari berbagai elemen yang terkait dengan Muhammadiyah, yakni Aliansi Angkatan Muda Muhammadiyah, Aliansi Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, serta Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Makassar. Unjuk rasa digelar di depan Gedung DPRD Sulsel di Jalan Urip Sumoharjo.