Kinerja Keuangan Daerah Pemprov NTB Kurang Baik

Kinerja keuangan daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terbilang kurang baik. Indikasinya terlihat dari relatif rendahnya realisasi APBD tahun 2018 dibandingkan setahun sebelumnya.

Hal itu dikatakan Juru Bicara Badan Anggaran DPRD NTB Humaidi dalam rapat paripurna tentang raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD NTB tahun 2018, Selasa (18/6/2019), di Mataram. Rapat ini dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah.

Menurut Humaidi, realisasi hampir semua komponen pendapatan daerah NTB tidak mencapai target. Pendapatan daerah provinsi ini tahun 2018 sebesar Rp 4,9 triliun atau turun 8 persen dari target Rp 5,3 triliun. Jumlah itu bahkan lebih rendah dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2017 (Rp 5,083 triliun). Begitu pun pendapatan asli daerah (PAD) yang realisasinya 93,93 persen (Rp 1,660 triliun) dari anggaran Rp 1,7 triliun atau lebih rendah dibandingkan realisasi PAD tahun 2017 sebesar Rp 1,684 triliun.