Iklan
Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM di Papua
Ilustrasi: protes pelanggaran HAM di Papua
JAYAPURA, KOMPAS — Kedua pasang calon presiden-wakil presiden periode 2019-2024 diharapkan menyiapkan program penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Jika tak ditangani secara serius, hal itu dikhawatirkan dapat menyebabkan isu disintegrasi Papua semakin menguat di kalangan dunia internasional.
Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Kepala Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Wilayah Papua Frits Ramandey, saat dihubungi dari Jayapura, Jumat (16/11/2018).