Birokrasi Koruptif Berawal dari Politik Uang

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga melintas di depan spanduk bertuliskan ”Stop Korupsi dan Gratifikasi” di Jalan MH Thamrin, Jakarta, beberapa waktu lalu. Keberadaan spanduk tersebut diharapkan bisa membangun sikap dan kesadaran masyarakat agar tidak korupsi dan menerima gratifikasi.

SURABAYA, KOMPAS — Penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota di Jawa Timur koruptif. Hal itu terbukti dari keterlibatan 13 bupati dan wali kota dalam kasus korupsi kurun dua tahun terakhir. Birokrasi koruptif diyakini sebagai  imbas dari politik uang sehingga menjerat calon bupati dan calon wali kota dengan utang politik. Saat menjabat, mereka terpaksa korupsi untuk melunasi utang politik.

Enam bupati dan wali kota di antaranya masih berstatus menjabat tetapi nonaktif. Mereka belum digantikan pejabat baru definitif selain pelaksana tugas yang merupakan wakil bupati atau wakil wali kota.