Terus Berlanjut, Penolakan Reklamasi Teluk Benoa

Kompas/Ayu Sulistyowati

Ratusan warga 39 desa adat yang tergabung dalam Pasubayan Desa Adat berunjuk rasa di halaman Kantor DPRD Bali, Kota Denpasar, Kamis (13/10/2016). Mereka terus berlanjut menyuarakan penolakan reklamasi Teluk Benoa dan mendesak DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali bersikap tegas agar Presiden mengembalikannya menjadi kawasan konservasi.

DENPASAR, KOMPAS — Gerakan masyarakat Bali, yang bergabung dalam Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi dan Pasubayan Desa Adat/Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa, menolak terus berlanjutnya rencana reklamasi Teluk Benoa, Kabupaten Badung. Pada Rabu (30/8/2017), mereka berunjuk rasa mendesak pencabutan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang menjadi acuan rencana reklamasi itu.

Unjuk rasa oleh ForBali dan Pasubayan Desa Adat/Pakraman Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa tersebut kembali dipusatkan di depan gerbang kompleks Kantor Gubernur Bali. Unjuk rasa kemarin merupakan kelanjutan dari unjuk rasa serupa yang digelar ForBali dan Pasubayan Desa Adat/Pekraman Bali untuk menolak rencana reklamasi yang diajukan PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI).