Empat Masalah Sebabkan Kebijakan Otonomi Khusus di Papua Belum Optimal

Kompas/ Fabio Costa

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua Laduani Ladamay.

JAYAPURA, KOMPAS — Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Papua mengidentifikasi empat masalah yang menyebabkan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Papua sejak  2001 belum berjalan optimal.

Empat masalah itu antara lain persoalan kepemilikan tanah, pengolahan sumber daya alam (SDA) belum optimal, serta konektivitas dan infrastruktur yang belum memadai.