Subsidi KRL Berbasis NIK Kontradiktif dengan Kampanye Penggunaan Transportasi Umum

Rencana penerapan Subsidi KRL berbasis NIK dinilai kontradiktif terhadap kampanye penggunaan transportasi publik.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Warga berjalan di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Rencana penerapan Subsidi KRL Jabodetabek berbasis nomor induk kependudukan (NIK) dinilai kontradiktif terhadap kampanye penggunaan transportasi publik. Kenaikan tarif tanpa adanya perbaikan nyata hanya akan semakin membebani masyarakat, terutama bagi penumpang yang mengandalkan KRL sebagai moda transportasi utama.

Rencana skema subsidi ini tercantum dalam Buku II Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Bab 3 mengenai Belanja Negara. Dengan ketentuan ini, nantinya hanya warga yang dianggap tidak mampu yang dapat menerima subsidi tarif KRL Jabodetabek. Warga yang dianggap mampu bakal membayar lebih.