Seruan Pilgub Jakarta Bebas Isu SARA dan Transaksi Politik

Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 akan menjadi sorotan karena Jakarta sebagai barometer politik nasional.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Infografik daftar Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari tahun ke tahun di acara Peluncuran Tahapan Pilkada DKI Jakarta 2024 di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah lembaga swadaya masyarakat menyuarakan Pemilihan Gubernur Jakarta 2024 yang bersih dan meninggalkan transaksi politik. Pemilihan gubernur yang berlangsung pada 27 November nanti tidak boleh dikotori oleh isu suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA. Penyelenggara pemilu juga didorong untuk transparan dan tegas terhadap berbagai pelanggaran, serta pasangan calon membangun kesadaran akan pentingnya hak suara.

Enam bulan menjelang Pilgub Jakarta 2024, Koalisi Orang Muda dan Masyarakat Sipil (Kommas) menyerukan ketiga poin di atas. Koalisi ini terdiri atas 18 lembaga swadaya masyarakat, antara lain Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Jakarta, Relawan Pendidikan dan Advokasi Indonesia Jakarta, Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia, Forum Islam Progresif, Koalisi Perempuan Indonesia Jakarta, Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Jakarta, Indonesia Budget Center, Komite Pemantau Parlemen Jabotabek, Gusdurian Jakarta, dan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia.