Kemacetan Turun Meski Baru 5 Persen ASN Bekerja dari Rumah

WFH di DKI Jakarta baru dilaksanakan oleh 5 persen ASN DKI dan pemerintah pusat. Namun, kemacetan dalam dua hari ini turun 1,67 persen. PJ Gubernur akan mengundang pihak swasta untuk membahas WFH.

KOMPAS/FAKHRI FADLURROHMAN

Aparatur sipil negara (ASN) melayani warga di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) di kompleks Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/8/2023). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) untuk 50 persen ASN. Penerapan kebijakan ini berkaitan dengan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN 2023 serta untuk menurunkan tingkat pencemaran udara di DKI Jakarta. Penerapan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan dari Rumah atau Work From Home. Kebijakan 50 persen ASN bekerja dari rumah ini berlangsung dari 21 Agustus hingga 21 Oktober 2023.

JAKARTA, KOMPAS — Untuk merespons polusi udara, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatur ASN DKI Jakarta untuk bekerja dari rumah atau work from home. Di hari kedua WFH, kemacetan turun dan dinilai efektif untuk dilanjutkan. Pemprov DKI meminta pihak swasta juga mengikuti imbauan sesuai kemampuan dan aktivitas untuk mengurangi polusi udara dan kemacetan.

Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/8/2023), mengatakan, untuk merespons polusi udara dan kemacetan, ASN DKI sudah melakukan WFH. Namun, populasi pegawai yang WFH masih kecil dibandingkan total pergerakan di Jakarta per hari. Itu membuat jalanan di Jakarta masih macet.