Jakarta Benahi Layanan Fasilitas Kesehatan, Perketat Pengawasan
Ketetapan nasional terkait PPKM darurat akan dikoordinasikan lintas provinsi dan lintas kabupaten dan kota di sekitar DKI Jakarta.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2F03f9d57c-6a09-489b-90b2-390727efa60c_jpg.jpg){kind=logo}
Suasana lengang di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, pada pekan kedua pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, Sabtu (17/7/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Provinsi DKI Jakarta fokus memperbaiki dan menambah layanan fasilitas kesehatan dan pengawasan mobilitas untuk mengefektifkan pengendalian gelombang tinggi pandemi Covid-19. Evaluasi PPKM darurat wilyah Ibu Kota dilakukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta, Minggu (18/7/2021).
”Ada beberapa hal yang diulas. Pertama, soal pembatasan mobilitas. Kedua, terkait pengelolaan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lain dalam menangani warga yang harus dirawat. Kemudian, pengelolaan ruang-ruang isolasi untuk mereka yang bergejala ringan,” tutur Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan.