Pembangunan Kota yang Inklusif Wajib Libatkan Partisipasi Masyarakat

Penataan kota akan berjalan dan berhasil baik apabila suara warga, termasuk warga yang terpinggirkan, dirangkul dan diakomodasi oleh pemangku kepentingan.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Ekskavator digunakan untuk membersihkan puing-puing bekas pembongkaran bangunan di Jalan Dr Soepomo, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (31/3/2021). Penggusuran untuk penataan di sekitar saluran air tersebut menuai protes karena dinilai semena-mena terhadap warga.

Pembangunan kota yang berkelanjutan sejatinya tidak lagi menekankan pada kemajuan ekonomi semata, tetapi memastikan terjadinya akses dan distribusi layanan yang inklusif kepada semua kelompok marjinal. Membuat semua itu menjadi kenyataan adalah menciptakan dialog dua arah antara semua pihak terlibat, pemerintah, warga, dan sektor swasta.

”Ketimpangan dan ketidakadilan di perkotaan selama ini dianggap menjadi semacam kewajaran, bahkan dalam berbagai konteks studi perkotaan. Sejumlah penelitian mengenai Jakarta, misalnya, hanyut dalam pemikiran bahwa kesenjangan sosial memang dampak alamiah dari kehidupan perkotaan yang kompetitif,” kata sosiolog dari Universitas Ilmu-ilmu Sosial Singapura (SUSS), Rita Padawangi, dalam seminar dari Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada hari Selasa (20/4/2021).